Pendahuluan

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, salah satunya melalui program pemberdayaan masyarakat. Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan program pembangunan berbasis masyarakat ini sejak 1998 melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang dilanjutkan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) sejak 2007.

Dalam pelaksanaannya, PNPM Mandiri Perdesaan menempatkan masyarakat sebagai motor penggerak pembangunan di wilayah perdesaan, melalui penerapan misi-misi: (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan; (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan peran  pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Lokasi dan Alokasi Dana

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten, 6 kota, 573 kecamatan dan 8,574 desa dan kelurahan. Dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2011, jumlah lokasi yang telah dan atau sedang menerima dana bantuan PPK adalah sebanyak 29 kabupaten, 461 kecamatan dan 7.117 desa.  Alokasi yang bersumber dari APBN sebesar Rp 3.407.792.568.000,- atau 83,39%, sedangkan yang bersumber dari cost sharing sebesar Rp 678.550.000.000,- atau 16.61%. Sehingga total BLM dari tahun 1998 sampai dengan 2011 adalah sebesar Rp 4.086.312.568.000,-.